Dana Hibah Terhambat, Pembangunan Fasilitas Ibadah Terdampak, Abdulloh: Jangan Masyarakat Dikorbankan Alasan Teknis

MEDIASATYA.CO.ID – Hambatan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di Kalimantan Timur kembali menuai kritik.

Anggota DPRD Kaltim, Abdulloh, menyuarakan kekecewaannya terhadap sikap Pemerintah Provinsi yang dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat dengan alasan teknis yang dikemukakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Dalam pernyataan resminya, Abdulloh menilai alasan seperti belum rampungnya Peraturan Gubernur (Pergub) dan keterbatasan waktu bukan alasan yang dapat dibenarkan untuk meniadakan alokasi hibah dan bansos tahun ini.

“Kalau kepala daerah punya kemauan politik, seluruh perangkat bisa digerakkan. Alasan teknis jangan dijadikan tameng untuk mengabaikan kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

“Kalau niat politik itu kuat, semua akan bergerak mendukung. Jangan aspirasi masyarakat dikorbankan oleh alasan teknis. Itu tidak adil”, sambungnya.

Pembangunan Fasilitas Agama Terdampak

Menurut Abdulloh, dana hibah dan bansos memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan warga, terutama untuk pembangunan fasilitas ibadah seperti masjid dan musala yang tak terjangkau program belanja langsung pemerintah.

“Ini bukan sekadar soal angka anggaran, tapi soal komitmen dan kepercayaan rakyat. Jangan sampai aspirasi masyarakat dikorbankan hanya karena kendala administratif,” sambungnya.

Politisi senior dari DPRD Kaltim ini juga menyayangkan kebijakan yang disebutnya semakin mempersempit ruang reses bagi anggota dewan. Padahal, menurutnya, reses adalah forum strategis untuk menjaring aspirasi rakyat secara langsung dari lapangan.

“Reses itu bukan seremonial. Ini kanal demokrasi yang harusnya dimanfaatkan, bukan malah dibatasi dengan dalih teknis atau alasan politis,” keluhnya.

Abdulloh mengingatkan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan terkikis. Ia menegaskan bahwa keberpihakan terhadap rakyat tidak boleh dikalahkan oleh rumitnya birokrasi. (Redaksi)